Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT) adalah lembaga publik kesenian yang membantu Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan merupakan representasi dari persoalan, kepentingan, partisipasi, dan kontribusi kesenian dan seniman serta budayawan dalam pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Sebagai lembaga publik, Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT) punya kewajiban dalam menyampaikan usulan mengenai program pembinaan dan pengembangan kesenian pada setiap awal tahun anggaran dan jika dianggap perlu serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur tiap akhir tahun anggaran.

Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT) menyelanggarakan Rapat Pleno Tahun 2021 dengan tema “Refleksi Pemberdayaan Kesenian di Tengah Pandemi” di Hotel Grand Inna Tunjungan, Surabaya, Sabtu (18/12). 

Rapat Pleno yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jawa Timur ini merupakan agenda akhir tahun untuk penyampaian usulan-usulan mengenai program pembinaan dan pengembangan kesenian untuk tahun 2022 serta penyampaian laporan hasil pelaksanan program pada tahun 2021 serta beberapa catatan dan evaluasi pada setiap program yang akan dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sekretaris Jendral Dewan Kesenian Jawa Timur Chrisman Hadi di dalam Sambutanya menyampaikan “ Kebudayaan selalu bersifat dinamis, sejalan dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi perubahan perubahan itu Dewan Kesenian Jawa Timur melakukan perombakan struktur organisasi menjadi Presidium dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan keterwakilan daerah, Merintis upaya-upaya untuk mendorong pembuatan Perda/pergub pemberdayaan  kesenian. melakukan riset, pelatihan-pelatihan, workshop, pemutaran film, penerbitan buku, serta meresonansi dan mengkonesikan ke ruang publik seniman dan budayawan, maupun setiap  proses dan produk kegiatan kesenian dalam rangka pemberdayaan kesenian dari berbagai daerah di Jatim.” Kata Chirsman

Chrisman Hadi Juga menyampaikan keresahan pengurus dalam menjalankan programnya di masa terutama di masa pandemi ini “Pandemi bukan saja menurunkan jumlah kegiatan, tetapi juga menurunkan dimensi nilai berkesenian. Ini berkaitan dengan dominasi tafsir birokrasi bahwa ukuran keberhasilan Dewan Kesenian Jawa Timur adalah penyerapan anggaran dan pengidentifikasian seniman dan budayawan. Dominasi tafsir birokrasi ini bisa mengancam eksistensi Dewan kesenian yang mandat utamanya adalah membentuk karakter bangsa. Jadi Dewan kesenian harus menawarkan nilai, bukan sekedar menawarkan kegiatan. Harus dicermati dan dikritisi bahwa dominasi tafsir birokrasi bisa mendegradasi eksistensi Dewan Kesenian Jawa Timur”

Pada kesempatan yang sama, Ketua Majlis Pertimbangan DKJT Prof Setya Yuwana Sadikan mengatakan pemikiran dan gagasan  Dewan Kesenian Jawa Timur sangat penting dalam upaya pembangunan kebudayaan di Jawa Timur 

”Sebagai mitra bagi Pemerintah Provinsi terkait dengan pengembangan dan pelestarian seni budaya. Dewan Kesenian Jawa Timur mampu menyediakan konsep, gagasan, memberikan usulan, pertimbangan, dan atau evaluasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang strategi dan kebijakan pembangunan seni budaya di Provinsi Jawa Timur” Kata Prof Yuwana

Profesor Dari Universitas Negeri Surabaya ini juga menyampaikan pentingnya sinergitas Dewan Kesenian Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi dan juga seniman dan budayawan sebagai mitra kerja. “Dewan Kesenian Jawa Timur harus tetap menjaga hubungan dan membangun kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur namun tetap menjaga peran dan fungsinya di dalam memberdayakan kesenian, seniman dan budayawannya yang mencakup sang kreator dan pendukung sang kreator” Kata Prof Yuwana. 

Senada dengan Prof. Yuwana, Perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bidang Cagar Budaya Sejarah, Dwi Supranto juga menyampaikan pentingnya sinergitas Dewan Kesenian Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ”Pemerintah berperan sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan, karenanya juga memfasilitasi pemajuan Dewan Kesenian Jawa Timur dalam segala aspeknya. Termasuk memfasilitasi proses dan produk kegiatan Dewan Kesenian Jawa Timur  melalui digitalisasi” terangnya.

Pada akhir agenda Rapat Pleno segenap Badan Pengurus Harian serta anggota tiap departemen sepakat untuk membangun komunikasi yang lebih baik lagi dengan pemerintah. Seperti yang disampaikan oleh perwakilan presidium M Noor Mukhlas, “Kelembagaan ini yang terkait dengan instansi pemerintah, untuk itu bagaimana membangung komunikasi dengan pemerintah yang harus baik. Baik komunikasi secara verbal maupun non verbal,” ungkapnya.

“Tegasnya, kedudukan Dewan Kesenian Jawa Timur dalam pemerintah provinsi menjadi equal sehingga tercapai tujuan baik dari pemerintah provinsi maupun para seniman untuk mendapat kedudukan yang sama dengan sama dengan organisasi lainnya. “ kata Mukhlas